Buku ini menjabarkan secara komprehensif dan intensif perihal penyelesaian sengketa internasional dalam 7 bab yang terdiri atas: Pneyelesaian Sengketa Internasional secara Damai; Penyelesaian Sengketa Internasional secara Diplomatik; Arbitrase Internasional Publik; Mahkamah Internasional; PBB dan Penyelesaian Sengketa Internasional; Penyelesaian Sengketa di Organisasi Internasional Regional; da…
Konstitusi adalah hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi dan paling fundamental sifatnya karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk bentuk hukum dan peraturan perundang undangan lainnya Sesuai dengan prinsip hukum yang universal peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan dan tidak boleh …
Menurut survey yang dilakukan Duff & Phelps bersama Merger Market Publishing. 2009. ada 3 alasan utama yang memotivasi pimpinan perusahaan di AS dan Eropa memperoleh pendapat kewajaran: (1) menyediakan atau memberikan pimpinan analisis independen sebagai bahan pengambilan keputusan atas transaksi yang akan dilaksanakan. (2) memenuhi kewajiban fidusia pimpinan dan (3) melindungi perusahaan dan p…
Perubahan ketiga UUD 1945 tahun 2001, yang memberi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji UU terhadap UUD merupakan fenomena hukum yang menarik. Dilihat dari sudut sejarah hukum ketatanegaraan, keputusan tersebut merupakan hasil dari\\r\\nproses panjang sejak 1945, ketika dalam sidang BPUPKI Mohamad Yamin melontarkan gagasan mengenai perlunya badan kehakiman yang berwenang menguji UU.\…
Buku Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif karya Dr. M. Syamsudin adalah sebuah karya penting yang menawarkan penataan ulang paradigma berpikir, teori, dan metode penafsiran hukum bagi hakim di Indonesia. Buku ini diterbitkan oleh Kencana pada tahun 2011.
Kewenangan organ dan lembaga daerah dalam sistem pemerintahan daerah sangat vital di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dianalisis dari karakter dan jenis kewenangan yang dilimpahkan kepada organ dan lembaga daerah. Karakter dan jenis kewenangan yang dilimpahkan kepada organ dan lembaga daerah selain memiliki makna yuridis, juga memiliki makna filosofis dalam konteks falsafah ba…
Buku ini mengupas tentang konsep, teori, dan implementasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.\r\n\r\nPokok bahasan utama meliputi pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, wawasan nusantara, ketahanan nasional, demokrasi, HAM, serta pembentukan karakter warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab (smart and good citiz…