Text
Pergeseran garis politik dan perundang-undangan mengenai pemerintah daerah
Studi mengenai Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan mengenai Pemerintah Daerah melacak dinamika pasang-surut hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia dari masa ke masa. Perkembangan ini dipengaruhi oleh pergeseran rezim politik, kondisi geopolitik, serta tuntutan integrasi nasional. Tarik-menarik antara semangat desentralisasi (otonomi daerah) dan sentralisasi (kontrol pusat) tercermin jelas dalam evolusi regulasi—mulai dari UU No. 1/1945, UU No. 22/1948, UU No. 18/1965, hingga pembatasan otonomi pada era Orde Baru melalui UU No. 5/1974.
No other version available