Sengketa Kepegawaian sebagai bagian dari Sengketa Tata Usaha Negara

Buku \\\"Sengketa Kepegawaian sebagai Bagian dari Sengketa Tata Usaha Negara\\\" yang ditulis oleh Soegeng Prijodarminto (diterbitkan Pradnya Paramita, 1993) adalah literatur hukum penting di Indonesia. Buku ini membahas perselisihan kepegawaian ASN yang muncul akibat keputusan pejabat TUN, yang kini menjadi kewenangan peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ideologi Hukum Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum

Ideologi hukum adalah pandangan bahwa hukum tidak pernah netral melainkan selalu memuat muatan kekuasaan, kepentingan sosial, dan nilai politik tertentu. Tiga gagasan utamanya mencakup sifat non-netral hukum, relasi kuasa, dan kritik filosofis.

Himpunan Peraturan Hukum Agraria Buku

Buku \"Himpunan Peraturan Hukum Agraria\" karya Effendi Peranginangin adalah kumpulan regulasi penting pertanahan di Indonesia yang diterbitkan dalam beberapa seri buku sejak akhir tahun 1970-an. Buku ini sering menjadi rujukan mahasiswa hukum dan praktisi.

Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam upaya mewujudkan negara hukum demokrasi

Edition

-

ISBN/ISSN

9798497015

Collation

xviii, 421 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

340.56 LAT

Hukum Pidana Internasional

Pada tahun 1972 Liga Bangsa-Bangsa telah merintis dalam sejarah hukum pidana internasional dengan menetapkan perang agresi atau a war of agression merupakan international crime. Pernyataan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) merupakan awal dari penyusunan kodifikasi dalam bidang Hukum Pidana Internasional.\r\n\r\nSedangkan pada tahun 1947 masalah pembentukan Mahkamah Pidana Internasional diserahkan kepada…

Hukum Antar Golongan di Indonesia

Hukum Antar Golongan (HAG) di Indonesia adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang-orang yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda (pluralisme hukum), seperti yang diuraikan oleh Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang terkenal, Hukum Antar-Golongan (Intergentiel) di Indonesia.

Undang-Undang: Perkebunan, Kehutanan, Perikanan

Undang-undang utama yang mengatur sektor perkebunan, kehutanan, dan perikanan di Indonesia adalah UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Ketiga sektor ini juga mengalami penyesuaian aturan melalui UU Cipta Kerja terkait perizinan berusaha.

Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali

\"Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali\" karya Prof. Dr. H.R. Otje Salman S., S.H. dan Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. adalah karya penting dalam dunia akademis hukum Indonesia. Buku ini membahas tinjauan kritis terhadap perkembangan teori hukum, pemetaan berbagai aliran pemikiran hukum, serta refleksi atas penegakan dan realitas hukum di masyarakat.

Hukum Perdata Internasional Indonesia

Buku karya murni pakar dan pionir Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia ini merupakan literatur fundamental yang mengulas asas-asas, teori, dan praktik penyelesaian sengketa keperdataan yang mengandung unsur asing (foreign element). Karya ini menjelaskan secara mendasar bagaimana hukum Indonesia menyelesaikan persoalan hukum ketika terdapat perbedaan sistem hukum antarnegara atau antargol…

Hukum Acara Perdata Indonesia (edisi kelima)

Buku ini merupakan salah satu karya monumental dan buku rujukan utama (textbook) wajib bagi akademisi, mahasiswa, serta praktisi hukum di Indonesia dalam mempelajari hukum formal yang mengatur tata cara beracara di peradilan perdata. Buku ini menguraikan secara sistematis dan mendalam mengenai asas-asas, teori, hingga praktik penerapan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia berdasarkan H…