Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah

Buku hukum tata negara ini mengulas prinsip-prinsip dasar dan kerangka regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Sunarjo Dipodiningrat menganalisis implementasi undang-undang pokok pemerintahan daerah, mencakup konsep desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (medebewind), serta kedudukan, wewenang, dan tata kerja organ-organ pemerintahan di tingkat daerah. -- This ad…

Mencegah Runtuhya Negara Hukum

Buku ini menguraikan analisis kritis mengenai ancaman terhadap keberlangsungan dan efektivitas konsep Negara Hukum (rule of law) di Indonesia. Penulis membahas berbagai tantangan sistemik mencakup pelemahan institusi penegak hukum, korupsi politik, ketimpangan akses terhadap keadilan, serta perlunya reformasi hukum yang menyeluruh guna menjaga konstitusionalisme dan supremasi hukum dari ancaman…

Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan …

Buku teks klasik dalam ilmu politik dan hukum tata negara ini menyajikan analisis komparatif mengenai sejarah, perkembangan, serta struktur konstitusi di berbagai negara dunia. C.F. Strong mengklasifikasikan dan membandingkan ragam bentuk konstitusi (tertulis vs tidak tertulis, kaku vs fleksibel), bentuk negara (kesatuan vs federasi), serta sistem pemerintahan (parlementer vs presidensial) guna…

Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam

Buku ini memberikan penjelasan (syarah) substansial mengenai pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dengan pendekatan nilai-nilai dan prinsip hukum Islam (Maqashid asy-Syari\'ah). KH. Masdar Farid Mas\'udi menegaskan bahwa UUD 1945 sebagai kesepakatan berbangsa (misaq wathani) pada hakikatnya selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti penegakan keadilan, perlindungan hak asasi manusia,…

Hukum Perselisihan Partai Politik

Buku ini mengulas secara komprehensif mekanisme dan prosedur penyelesaian perselisihan internal maupun eksternal partai politik berdasarkan ketentuan hukum tata negara di Indonesia. Penulis menganalisis peran Mahkamah Partai Politik, pengadilan negeri, hingga Mahkamah Agung dalam menangani sengketa kepengurusan, perpecahan organisasi, dan konflik kepemilikan suara, guna menciptakan tata kelola …

Pergeseran garis politik dan perundang-undangan mengenai pemerintah daerah

Studi mengenai Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan mengenai Pemerintah Daerah melacak dinamika pasang-surut hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia dari masa ke masa. Perkembangan ini dipengaruhi oleh pergeseran rezim politik, kondisi geopolitik, serta tuntutan integrasi nasional. Tarik-menarik antara semangat desentralisasi (otonomi daerah) dan sentralisasi (kontro…

Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia

Konstitusi adalah hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi dan paling fundamental sifatnya karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk bentuk hukum dan peraturan perundang undangan lainnya Sesuai dengan prinsip hukum yang universal peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan dan tidak boleh …

Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi : Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhada…

Perubahan ketiga UUD 1945 tahun 2001, yang memberi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji UU terhadap UUD merupakan fenomena hukum yang menarik. Dilihat dari sudut sejarah hukum ketatanegaraan, keputusan tersebut merupakan hasil dari\\r\\nproses panjang sejak 1945, ketika dalam sidang BPUPKI Mohamad Yamin melontarkan gagasan mengenai perlunya badan kehakiman yang berwenang menguji UU.\…

Kekuasaan Mahkamah Agung R.I

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii,81 hlm;21 cm

Series Title

-

Call Number

340 SUB

Teori dan hukum konstitusi

Edition

-

ISBN/ISSN

9794216747

Collation

xiv, 212 hal. ;21 cm.

Series Title

-

Call Number

342.02 THA